Ini Alasan Periklindo Tolak Wacana Insentif Mobil Hybrid

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menolak secara tegas wacana pemberian insentif untuk mobil hybrid. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, saat konferensi pers EV Conference, di Jakarta, Rabu (4/9).

Senada dengan Moeldoko, Tenggono Chuandra Phoa selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) Periklindo menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah menyoal tidak adanya insentif mobil hybrid tahun ini.

"Kami tidak mendukung hybrid mendapatkan subsidi. Langkah ini kita tegaskan agar pemerintah dapat sepenuhnya memberikan dukungan penuh terhadap kendaraan listrik yang memang berfokus pada penggunaan energi bersih," kata Tenggono.

Lantas apa alasannya Periklindo tidak menyetujui insentif untuk mobil hybrid?

Menurut Tenggono, Periklindo ingin peralihan ke mobil listrik berjalan lebih cepat. Kebijakan ini sejalan dengan kondisi pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan kinerja positif. Salah satu pencapaiannya terlihat dari jumlah pabrikan industri Electric Vehicle (kendaraan listrik) roda empat yang dalam dua tahun terakhir sudah ada 10 pabrikan.

Jika dibandingkan dengan industri ICE (kendaraan pembakaran internal) yang telah beroperasi puluhan tahun, maka bisa terlihat pabrikannya tidak berkembang dengan total sekitar 12-13 pabrikan.

"Dalam waktu singkat antusias untuk EV (electric vehicle/kendaraan listrik) sudah mulai baik di Indonesia. Maka sudah jadi kewajiban Periklindo untuk memperjuangkan industri EV di Indonesia dengan tidak mendukung hybrid," tambah Tenggono.

Lebih lanjutnya dia menegaskan kalau kendaraan hybrid masih membutuhkan bahan bakar fosil. Sehingga tak sesuai dengan semangat hijau atau go green yang diserukan pemerintah.

“Karena kenapa? Hybrid masih menggunakan fosil dan fosil juga didukung subsidi pemerintah. Kalau subsidi pemerintah ditambah baterai lagi, nggak cocok lah. Kami menyatakan yang sama dengan Pak Menko Airlangga, maaf kami tidak mendukung hybrid,” terangnya.

Baca Juga: Periklindo Gelar Konferensi EV di Bali Pekan Depan

Seperti kita tahu, sebelumnya beberapa pabrikan asal Jepang cukup gencar meminta pemerintah untuk bisa memberikan insentif hybrid. Pasalnya, meskipun masih menggunakan bensin, namun mobil hybrid juga memiliki peran besar untuk mengurangi emisi.

Tapi pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan, insentif mobil hybrid tak akan diberlakukan di Indonesia. Sebab, penjualan kendaraan hibrida dianggap sudah memuaskan.

Airlangga menegaskan, angka penjualan mobil hybrid tanpa diberikan insentif, sudah termasuk tinggi. Bahkan kata dia, penjualannya dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

“Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali dari pada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang,” kata dia.

Bertolak belakang dengan Periklindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) justru mendukung pemberian insentif hybrid yang masih diusahakan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Meskipun, bantuan untuk mobil dengan mesin bensin dan motor listrik ini, diakui tidak harus sebesar mobil listrik murni.

"Kami sependapat bahwa mobil hybrid sebaiknya juga mendapatkan insentif, walaupun tidak sebesar mobil full listrik," ujar Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, dikutip dari Antara.

Jongkie berpendapat, mobil hybrid berhak mendapat insentif karena efisiensi bahan bakarnya yang jauh lebih baik dibanding mobil konvensional.

Kombinasi mesin pembakaran internal (ICE) dan motor listrik membuat mobil hybrid mampu mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Tidak hanya menghemat pengeluaran konsumen, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Efisiensi ini, sambungnya, juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang, menjadikan mobil hybrid sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan dan membantu pemerintah mencapai target nol emisi pada 2030. (BGX/ODI)

Baca Juga: Korea Selatan Larang EV Masuk Parkiran Bawah Tanah